LSM Trinusa Soroti Pengelolaan Anggaran dan LHKPN ATR/BPN Kota Bandar Lampung

Baca Juga

Bandar Lampung – LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung menyoroti dua persoalan yang melingkupi Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung, yaitu besaran anggaran tahun 2025 dan laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Kepala Kantornya yang diduga bermasalah.

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan tahun 2025, anggaran yang dikantongi oleh ATR/BPN Kota Bandar Lampung mencapai Rp 12.103.094.000 (dua belas miliar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Besaran angka ini menjadi perhatian serius LSM Trinusa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Trinusa DPD Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah kejanggalan. Tidak hanya pada postur anggaran yang dinilai signifikan, tetapi juga pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh Kepala ATR/BPN Kota Bandar Lampung.

"Kami sudah mengidentifikasi beberapa kejanggalan, mulai dari anggaran ATR/BPN Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar Rp 12,1 miliar lebih, hingga LHKPN Kepala ATR/BPN Kota Bandar Lampung yang diduga bermasalah," ujar Faqih Fakhrozi, Jumat.

Sebagai bentuk transparansi dan pemberian hak jawab, LSM Trinusa telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada pihak terkait untuk meminta penjelasan atas kedua temuan tersebut.

"Kami sudah layangkan surat klarifikasi, dan minggu depan kami akan aksi unjuk rasa jika tidak ada respons atau penjelasan yang memuaskan," tegas Faqih.

Ancaman aksi unjuk rasa ini disampaikan sebagai bentuk tekanan agar instansi pemerintah, dalam hal ini ATR/BPN Kota Bandar Lampung, dapat lebih akuntabel dan transparan baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun dalam kewajiban pelaporan kekayaan para pejabatnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala ATR/BPN Kota Bandar Lampung mengenai sorotan dari LSM Trinusa ini. Masyarakatakat dan pihak-pihak terkait menunggu perkembangan lebih lanjut serta respons yang akan diberikan terhadap surat klarifikasi yang telah dikirimkan.