Helman Saleh Ketua DPW ALUN provinsi Lampung, Angkat Bicara Terkait sikap kurang serius Aparatur Pemerintah Negara Indonesia dalam menyikapi bencana KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN HUTAN di Indonesia,

Baca Juga

 

--Bandar Lampung (Viralpetang.net),

Hari ini tanggal 5 Desember, saya Helman Saleh Ketua DPW ALUN provinsi Lampung dan Muhammad Asykar sebagai sekretaris wilayah DPW ALUN provinsi Lampung kembali menegaskan pernyataan sikap kami berkaitan sikap kurang serius Aparatur Pemerintah Negara Indonesia dalam menyikapi bencana KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN HUTAN di Indonesia terutama wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera  Barat.

Melihat dan merasakan lambatnya penangan baik penyelamatan dan rehabilitasi para korban bencana menunjukkan Pemerintah Indonesia "tidak siap dan tidak serius" dalam hal penanganan dampak bencana. Ditambah lagi dari tangkapan layar media terlihat beberapa oknum pejabat tinggi di Indonesia menunjukkan sikap tidak "empatik" baik dalam memberikan statement dan juga “public speaking’ di lapangan menunjukkan seberapa dangkalnya pemahaman dan rasa perduli pejabat-pejabat di Indonesia terhadap korban bencana alam yang menyebabkan ribuan rakyat menderita dan mungkin sekarang sudah ribuan nyawa manusia melayang. 

Selain itu, kami Alun (Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia) DPW provinsi Lampung mengutuk sekeras-kerasnya sikap palsu’ yang ditunjukkan beberapa oknum pejabat dan tidak ada langkah kongkrit dari policy (kebijakan) pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanganan bencana alam, bahkan sekelas ketua DPR RI pun belum menyatakan sikap. Istilah yang beredar “beras dipikul tapi hutan digundul” atau “rakyat menanam pohon, pengusaha dan penguasa yang menebang” merupakan sindiran rakyat kepada pemerintah dan konglomerasi hutan dan perkebunan hari ini.

Jika kita lihat dari kemaren dan sampai hari ini, tidak ada keputusan resmi dari Pemerintah Indonesia yang tegas tanpa bias menyatakan akan menutup izin semua perusahaan tambang dan perkebunan yang menyebabkan bencana banjir dan longsor dan belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah RI berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan yang ada di wilayah Sumatra khusus daerah terdampak bencana yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Indonesia umumnya 

Namun yang terjadi sebaliknya, dari beberapa informasi dan temuan jaringan lembaga perduli lingkungan hidup dan hutan di Indonesia, hari ini di tengah suasana bencana yang begitu memilukan rapat-rapat pemerintah tentang proyek Giant Sea Wall (GSW) sepanjang 500km yang membentang di sepanjang pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik terus dibahas dan mulai di ajukan ke DPR RI. Kami belum update sejauh mana hasil pembahasan tersebut, namun dari beberapa oknum pejabat yang kami wawancarai mereka berdalih bahwa Proyek Strategis Nasional ini (PSN-GSW) dimaksudkan agar wilayah pesisir Utara yang merupakan wilayah basis industri dan perdagangan juga wisata tidak mengalami abrasi, banjir air rob yang bisa membuat tenggelam nya kota-kota di Pesisir Utara Jawa akibat naiknya muka air laut karena pemanasan global. 

Pemerintah Indonesia sepertinya lupa bahwa naiknya air laut akibat pemanasan global adalah akibat wilayah hutan tropis yang menghasilkan milyaran kubik oksigen di dunia semakin menyusut dari waktu ke waktu. Selain itu untuk melaksanakan pembangunan PSN-GSW, ratusan ribu metrik ton batu alam akan ditambang dari ribuan hektar hutan dan gunung. Bebatuan besar tersebut salah satunya berada di daerah Kelumbayan, Lampung yang menjadi salah satu lahan bakal calon lokasi tambang batu untuk proyek PSN-GSW yang diperkirakan menelan biaya sekitar 1.300 trilliunan rupiah. Sedangkan wilayah yang menjadi lahan tambang batu tersebut termasuk kawasan hutan lindung dan daerah tangkapan air.

Sikap main-main dan ketidak seriusan Pemerintah Indonesia yang sudah menyatakan berkomitmen dalam program mitigasi iklim dunia untuk menurunkan suhu muka bumi dibawah 2°c terlihat dari kebijakan pemerintah pusat yang lebih mengutamakan proyek PSN-GSW daripada rehabilitasi Lingkungan dan Hutan di Indonesia. Orientasi pejabat-pejabat Indonesia lebih seperti pimpinan project daripada negarawan. Isi kepala hanya berapa untung didapat daripada kemaslahatan untuk masa depan rakyat Indonesia. Tindakan deforestasi Ini seperti menambal perahu yang bolong tapi tetap membiarkan tikus yang menjadi biang kebocoran tetap melubangi kapal.

Pemerintah Indonesia bicara seolah-olah perduli soal mitigasi perubahan iklim dunia tapi ternyata dalam faktanya masih melakukan de-forestisasi dengan memberikan izin kepada tambang-tambang dan perusahaan perkebunan yang merusak puluhan bahkan ratusan ribu hektar hutan tropis tanpa dikuti rehabilitasi hutan dan  penanaman kembali hutan-hutan di Indonesia. Bahkan dari rekam jejak media, seorang pimpinan negara menganggap enteng soal forestisasi dan menganggap bahwa sawit juga pohon yang menghasilkan oksigen. Hal ini sungguh miris karena sekelas pimpinan negara tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam soal tumbuhan dan keberlangsungan hayati. Hal ini sungguh bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia itu sendiri dalam forum-forum internasional soal janji ikut berpartisipasi dalam menurunkan suhu permukaan bumi di bawah 2°c.

Maka dari banyak paparan hal di atas, pada hari ini, kami DPW ALUN provinsi Lampung melayangkan surat pernyataan sikap dengan isi yang sama dengan surat per 4 desember kemarin namun hari ini surat pernyataan sikap kami tertuang dalam bahasa Inggris dan Prancis yang akan kami tujukan kepada banyak badan dunia organisasi di luar negeri yang berkaitan dengan kemanusiaan, lingkungan hidup, hutan, dan perdagangan untuk bisa ikut menekan pemerintah Indonesia untuk lebih serius melakukan forestisasi dan menutup perusahaan pertambangan dan perkebunan yang terbukti dengan audit lingkungan dan hutan secara independen dan transparans dan memberikan sanksi ekonomi dan politik bila terbukti pemerintah Indonesia melakukan manipulasi data laporan audit lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

Demikianlah informasi yang kami sampaikan, kiranya masyarakat dan kelompok lembaga lingkungan dan juga seluruh jaringan ikut membantu menyebarkan informasi yang kami sampaikan hari ini agar apa yang kita harapkan untuk lingkungan dan hutan Indonesia yang lebih baik segera tercapai.(Aky)