LSM Simulasi Provinsi Lampung Desak Bupati Tanggamus Copot PLT Kadis Pendidikan, Tuntut Transparansi Proyek Rehabilitasi Sekolah

Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simulasi Provinsi Lampung mendesak Bupati Kabupaten Tanggamus untuk segera mencopot Penjabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Tuntutan ini disampaikan menyusul temuan dugaan praktik pengondisian proyek serta ketidaksesuaian material dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung sekolah.

Koordinator LSM Simulasi, Agung Irwansyah, menyatakan desakan ini berangkat dari polemik yang menyelimuti proses tender dan pelaksanaan tiga paket rehabilitasi gedung sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.

"Sejak awal proses pengadaan sudah diwarnai indikasi pengondisian. Ini diperparah dengan hasil temuan di lapangan yang menunjukkan material tidak sesuai spesifikasi. PLT Kadis sebagai penanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," tegas Agung dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (24/12/2025).

Agung memaparkan, sorotan publik awal muncul karena ada dugaan kuat proses tender dikondisikan untuk calon pemenang tertentu. Kejanggalan semakin nyata ketika alamat perusahaan pemenang proyek bernilai miliaran rupiah itu ternyata berlokasi di sebuah gang sempit di kawasan permukiman padat Kota Bandar Lampung.

"Alamat tersebut dinilai tidak mencerminkan kapasitas dan kredibilitas perusahaan sebagai pelaksana proyek rehabilitasi sekolah yang membutuhkan kompetensi dan sumber daya memadai," imbuhnya.

Polemik tidak berhenti pada proses lelang. Masalah baru mencuat pasca kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus, Romzy Edi, ke salah satu lokasi proyek, yaitu SMP Satu Atap 5 Kelumbayan. Dalam peninjauan itu, ditemukan material rangka hollow dan atap bangunan yang dinilai ringkih serta diduga menyimpang dari spesifikasi teknis dalam kontrak.

Berdasarkan temuan tersebut, DPRD telah merekomendasikan pembongkaran dan penggantian material yang tidak sesuai. Namun, hingga kini rekomendasi legislatif itu belum juga dilaksanakan oleh eksekutif.

"Rekomendasi DPRD diabaikan. Ini menunjukkan ada pembiaran dan mungkin pembiaran yang sistematis. Kami mendesak Bupati untuk mengambil tindakan tegas: copot PLT Kadis Pendidikan, mengawal proses hukum jika ada pelanggaran, dan memastikan rekomendasi DPRD untuk perbaikan proyek segera dilaksanakan," papar Agung.

LSM Simulasi Provinsi Lampung menilai, kelambanan dan ketidaktegasan dalam menangani kasus ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan, yang lebih penting, mengancam keselamatan siswa dan guru di sekolah yang direhabilitasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus maupun dari sang Plt Kadis Pendidikan terkait tuntutan dari LSM tersebut. Publik menunggu langkah konkret Bupati untuk menyelamatkan proyek strategis ini dan memulihkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

(Hayat)