LSM SIMULASI Soroti Lonjakan Aset Fantastis Mantan Kepala BKPSDM, Kini Kepala Dinas PU Tanggamus: Kekayaan Naik Rp 397 Juta dalam Setahun!

Baca Juga

                                                               TANGGAMUS – Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (LSM SIMULASI) Provinsi Lampung kembali meniupkan peluit tanda bahaya atas transparansi kekayaan pejabat publik di Kabupaten Tanggamus. Pasca sorotan terhadap Sekretaris DPRD, kali ini sasaran adalah lonjakan harta yang tajam pada Belli Pahlupi, yang saat laporan menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanggamus, dan kini diketahui menduduki jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Koordinator Aksi LSM SIMULASI, Agung Irwansayah, menyatakan bahwa analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023-2024 menunjukkan pola peningkatan kekayaan yang diduga tidak masuk akal dan berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas publik.

“Dalam masa jabatannya sebagai Kepala BKPSDM tahun 2023 hingga 2024, total kekayaan bersih Belli Pahlupi tercatat naik sebesar Rp 396,9 juta atau 18,51% dalam waktu hanya satu tahun, dari Rp 2,14 miliar menjadi Rp 2,54 miliar. Peningkatan sebesar ini di tengah tugasnya mengelola kepegawaian daerah sangat patut dipertanyakan,” tegas Agung dalam pernyataan resminya, Jum'at.

Analisis LHKPN: Tanah dan Kas Melesat, Aset Bergerak Menurun

Agung memaparkan analisis detail dari data LHKPN yang dipublikasi. Peningkatan terbesar berasal dari kelompok aset "Tanah dan Bangunan", yang melonjak Rp 382 juta (19,84%).

“Terdapat empat properti yang nilainya naik. Yang paling mencolok adalah tanah seluas 2.500 m² di Lampung Selatan, yang nilainya naik Rp 150 juta atau 42,86% dari tahun sebelumnya. Selain itu, tanah dan bangunan di Bandar Lampung juga naik Rp 200 juta. Kami mempertanyakan, apakah kenaikan nilai ini murni dari revaluasi pasar, atau ada penambahan aset baru yang tidak dilaporkan secara proporsional?” ujarnya.

Komponen lain yang juga naik signifikan adalah "Kas dan Setara Kas", yang bertambah Rp 19,3 juta (56,53%). Sementara itu, nilai aset transportasi seperti mobil justru mengalami penyusutan, yang dianggap wajar.

Permintaan Klarifikasi dan Esktraksi Data LHKPN Sebelumnya

LSM SIMULASI menekankan bahwa temuan ini tidak serta-merta menunjukkan tindak pidana, namun ketidakwajaran ini wajib dijelaskan kepada publik. Untuk mendapatkan gambaran utuh, LSM juga mengekstraksi data kenaikan kekayaan Belli Pahlupi dari periode sebelumnya.

“Sebelumnya, dari LHKPN 2022 ke 2023, total kekayaan beliau juga sudah naik sekitar Rp 194 juta. Jika kita jumlahkan dalam dua tahun (2022-2024), akumulasi peningkatan kekayaan bersih mencapai sekitar Rp 591 juta. Ini adalah angka yang sangat besar,” jelas Agung.

Rekapitulasi Kenaikan Kekayaan Belli Pahlupi (2022-2024):

2022 ke 2023: Total Kekayaan Naik Rp 194 Juta (perkiraan dari data komparatif)

2023 ke 2024: Total Kekayaan Naik Rp 396,9 Juta

Akumulasi 2 Tahun (2022-2024): Total Kekayaan Naik Rp 590,9 Juta

Langkah Hukum: Surat Ke Pihak Terkait, KPK, dan PPATK

Menanggapi temuan ini, LSM SIMULASI mengumumkan serangkaian langkah tegas:

Surat Permintaan Klarifikasi Resmi: LSM akan segera mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan konfirmasi data kepada Belli Pahlupi, yang kini menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Tanggamus. Surat akan mempertanyakan detail sumber dana untuk peningkatan aset tanah dan kas yang signifikan tersebut.

Pelaporan ke KPK: Seluruh temuan dan data LHKPN akan dilaporkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diminta pemeriksaan lebih lanjut, mengingat potensi adanya unsur gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang selama menjabat di BKPSDM.

Pelaporan ke PPATK: LSM juga akan bersurat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta analisis terhadap pola transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan lonjakan kekayaan ini.

“Kami memberikan waktu 7 hari kerja untuk klarifikasi. Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan dan transparan, kami akan mendorong KPK dan PPATK untuk mengambil alih pemeriksaan. Publik berhak tahu asal-usul kekayaan pejabatnya, apalagi yang bertugas di bidang sensitif seperti kepegawaian dan sekarang PU yang menangani proyek anggaran besar,” pungkas Agung.

Sorotan ini semakin menguatkan komitmen LSM SIMULASI untuk melakukan pengawasan publik secara aktif dan mendorong akuntabilitas eksekutif di seluruh level pemerintahan di Lampung.

(Hayat)