Lambannya Penyidikan Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Bos; Ketua DPC Grib Jaya Angkat Bicara

Pesisir Barat - Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) DPC Grib Jaya Pesisir Barat Maryanta menyayangkan lambannya respons Proses Penyidikan Dugaan Penyimpangan Dana Bos diberbagai jenjang sekolah yang ada di kabupaten Pesisir Barat, Pelaporan LSM Lipan yang di dampingi oleh ormas Grib Jaya Pesibar tersebut sudah dilaporkan ke Topik Polres Pesisir Barat pada tanggal 13 Oktober tahun 2025.

"Sayangnya, hingga hampir 6 bulan berlalu, belum ada kejelasan mengenai status laporan dugaan Penyimpangan Dana Bos tersebut. Kami dari DPC Grib Jaya mempertanyakan apakah Tipikor Polres Pesisir Barat benar-benar memproses laporan ini atau tidak, karena sudah beberapa kali di konfirmasi ke unit Tipikor selalu tidak memperoleh kejelasan kelanjutan proses pelaporan tersebut dan kami belum memperoleh informasi apakah terlapor sudah dipanggil atau belum" kata Ketua Grib Jaya Maryanta.

"Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum wajib memeriksa laporan secara administratif dan substantif dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak laporan diterima," tegas Maryanta.

Menurut Maryanta, lambannya respons dari Tipikor Polres Pesisir Barat menunjukkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Publik kini menantikan apakah laporan ini akan ditindaklanjuti secara hukum hingga ke tahap penyidikan, atau justru berhenti di proses telaahan tanpa solusi.

Jika benar terjadi korupsi, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masa depan generasi muda di Kabupaten Pesisir Barat.