PRINGSEWU MEMANGGIL! SUARA RAKYAT: GRIB JAYA SIAP TURUNKAN RIBUAN ANGGOTA UNJUK RASA TERKAIT DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD 2025

PRINGSEWU – Mengusung semangat “Pringsewu Memanggil! Suara Rakyat Pringsewu”, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Pringsewu secara resmi menegaskan kesiapan untuk mengerahkan ribuan anggotanya turun ke jalan. Aksi unjuk rasa besar-besaran ini digelar sebagai bentuk perlawanan moral dan kontrol sosial terhadap dugaan penyimpangan, pemborosan, dan pengelolaan yang tidak wajar atas Anggaran Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 yang bernilai mencapai Rp25,6 miliar.

Langkah tegas ini diambil setelah pihak organisasi mengirimkan surat permohonan klarifikasi resmi pada 20 Mei 2026, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, belum ada penjelasan terbuka maupun tanggapan memadai dari pimpinan DPRD maupun pihak pengelola anggaran. Bahkan, muncul anggapan kuat di kalangan masyarakat bahwa aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan justru seakan “bungkam” dan diam saja atas temuan-temuan mencurigakan tersebut.

Ketua DPC GRIB Jaya Pringsewu, Edy Erwanto, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan konsolidasi bulat seluruh pengurus dan kader. Ia menegaskan, aksi ini bukan bertujuan untuk mengacaukan keadaan, melainkan murni menyuarakan hak rakyat untuk mengetahui ke mana dan untuk apa uang rakyat digunakan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat dan sulit.

“Kami tidak mencari masalah, kami mencari keadilan dan kebenaran. Di saat rakyat harus berhemat, justru anggaran di Setwan muncul pos-pos belanja yang nilainya fantastis, jauh dari standar kewajaran dan prinsip efisiensi. Ini uang rakyat, maka rakyat berhak tahu. Karena tidak ada jawaban, maka jalan satu-satunya adalah menyampaikan langsung aspirasi ini di depan mata mereka,” tegas Edy, Kamis (28/5/2026).

Seperti yang telah disorot sebelumnya, rincian anggaran yang memicu kemarahan publik meliputi: belanja konsumsi ruang pimpinan Rp114 juta, pembangunan musala Rp400 juta, cetak kalender Rp184 juta, pemeliharaan gedung Rp197,3 juta, pemeliharaan kendaraan dinas Rp356,8 juta, perjalanan dinas lebih dari Rp12 miliar, hingga kerja sama media mencapai Rp1,3 miliar. Semua ini dinilai sangat tidak masuk akal dan mengandung indikasi kuat penggelembungan nilai.

Dalam aksi yang dipastikan berlangsung pada Juni 2026 mendatang, massa akan berkumpul dan bergerak berpusat di halaman Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu, serta akan melanjutkan ke kantor Inspektorat Daerah dan ksntor aparat penegak hukum (APH) Empat tuntutan utama yang disampaikan adalah:

1. Melakukan audit terbuka, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh penggunaan anggaran Setwan Tahun 2025;

2. Mengevaluasi dan memeriksa kewajaran serta dasar perhitungan seluruh pos belanja yang dinilai tidak rasional;

3. Melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan kerugian keuangan daerah akibat praktik penyimpangan;

4. Menjatuhkan sanksi tegas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Edy juga menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung secara damai, tertib, dan sepenuhnya dalam koridor hukum. Ia mengimbau aparat keamanan untuk hadir melindungi hak rakyat menyampaikan pendapat, bukan menghalangi atau menekan. Gerakan ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario De Marshal, yang selalu mengingatkan bahwa ormas memiliki tanggung jawab moral sebagai pengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

“Jika sampai tanggal tersebut belum ada langkah nyata dan kejelasan, kami pastikan massa akan terus bertambah. Kami akan kawal kasus ini sampai ke tingkat Provinsi bahkan ke Pusat. Pringsewu sudah memanggil, suara rakyat sudah bersuara. Sekarang giliran mereka yang menjawab,” tambahnya tegas.

(Red)