Viral Dugaan Penyimpangan Anggaran Sekretariat DPRD, Aliansi Mahasiswa Pringsewu Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Transparansi

PRINGSEWU – Viralnya pemberitaan di berbagai media daring terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu memicu reaksi keras dari masyarakat. Sebagai bentuk keprihatinan dan pengawasan sosial, Aliansi Mahasiswa Pringsewu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, Jumat, 22 nei 2026,menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aksi ini berawal dari beredarnya informasi mengenai rincian anggaran Sekretariat DPRD untuk tahun anggaran 2025,yang mencapai 25,6 miliar rupiah. Berdasarkan data yang beredar dan diberitakan luas, terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai tidak wajar, nilainya berlebihan, serta jauh di atas harga pasar yang berlaku. Beberapa pos yang menjadi sorotan antara lain belanja konsumsi rapat, pengadaan barang cetakan, sewa peralatan, hingga pemeliharaan aset daerah, perjalanan dinas,pembayaran mou media,yang diduga terjadi pembengkakan anggaran.

Isu ini semakin memanas dan menjadi perbincangan hangat publik karena hingga saat ini belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi memuaskan dari pihak terkait. Ketidakjelasan informasi ini memperkuat dugaan adanya rekayasa harga, ketidaksesuaian penggunaan dana, serta potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pringsewu tersebut berkumpul, menyampaikan orasi, dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan agar pengelolaan uang rakyat dibuka secara terbuka. Perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan sikap yang berisi empat poin utama tuntutan:

1. Melakukan audit menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh pos anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu;

2. Mempublikasikan rincian lengkap penggunaan dana beserta dokumen pendukungnya agar dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat luas;

3. Menindak tegas dan memproses secara hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran;

4. Melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mencegah hal serupa terulang di masa mendatang.

"Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga rakyat berhak mengetahui ke mana dana itu mengalir dan untuk apa digunakan. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kecurigaan mendalam, dan kami tidak akan diam saja jika hak publik untuk mendapatkan informasi diabaikan," ujar salah satu koordinator aksi.

Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan tanggung jawab generasi muda untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka juga mengancam akan memperluas gerakan dan terus menekan pihak berwenang maupun lembaga terkait, apabila tuntutan mereka tidak direspon dan kebenaran tidak diungkap secara transparan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi atau klarifikasi yang disampaikan oleh pimpinan maupun pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu terkait dugaan penyimpangan anggaran yang menjadi sorotan publik ini. Pihak kepolisian juga terlihat memantau situasi di lokasi untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.

(RED)