DPRD Tubaba dorong Aph dan inspektorat inventigasi Retribusi Salar dan Parkir ditiga pasar Kelurahan

Tulang Bawang Barat, (Viralpetang.net)-

Arya Saputra, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang bawang barat (Tubaba) komisi II mendorong Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri dan Polres setempat untuk menindak lanjuti dan menelusuri terkait adanya dugaan penyimpangan dana dari biaya Sewa toko, Retribusi Salar dan Retribusi parkir di tiga pasar kelurahan yang ada di Tubaba yakni Pasar Daya Murni Kecamatan Tumijajar, Pasar Mulya Asri, dan Pasar Panaragan Kecamatan Tulang bawang tengah.

Dikatakan Arya, bahwa seharusnya Inspektorat dan APH secepatnya menelusuri adanya dugaan penyimpangan dana tersebut karena hal ini menyangkut tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tubaba.

"Seharusnya secepatnya Inspektorat dan APH dalam hal ini Kejaksaan dan Polisi yang membidangi bisa menelusuri itu, karena itu ranah mereka,"ungkap Arya Saat dihubungi awak media melalui sambungan telfon. Senin (21/7/2025)

Arya mengatakan akan berkoordinasi dengan ketua komisi II dan Sekretaris untuk dilakukan Hearing dan memanggil semua pihak yang terkait termasuk inspektorat terkait hasil penelusurannya dilapangan.

"Dalam hal ini posisi saya kan anggota di komisi II, nanti akan kita koordinasikan ke ketua dan Sekretaris komisi II untuk dilakukan Hearing dan memanggil semua pihak yang terkait termasuk inspektorat. Tinggal kita tunggu saja apa kata mereka, kalau kami sebagai anggota siap-siap saja kapan akan dilakukan Hearing,"jelasnya

Diberitakan sebelumnya,

Dugaan Penyimpangan Retribusi Salar Dan Parkir di Tiga Pasar Kelurahan di Tubaba Perlahan Semakin Terkuak

Tulang Bawang Barat, Lampung – Adanya dugaan penyimpangan dana retribusi salar dan parkir hingga berpotensi adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiga pasar kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) perlahan semakin terkuak.

Tiga pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) tersebut yakni Pasar Mulya Asri, Pasar Panaragan Jaya, dan Pasar Daya Murni, yang seharusnya dapat mendongkrak PAD justru diduga kuat menjadi ladang "bisnis" oknum tak bertanggung jawab sepanjang tahun 2024-2025.

Penarikan berbagai retribusi, mulai dari salar, parkir, hingga sewa bangunan di tiga pasar yang dikelola Diskoperindag Tubaba ini, diduga mengalami penyimpangan anggaran Ratusan Juta Rupiah sebelum masuk ke Kas Daerah (Kasda) sebagai PAD. Penelusuran mendalam oleh awak media menemukan sejumlah fakta mencengangkan yang jauh berbeda dari ketetapan.

Diantaranya

- Pasar Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar terdapat 25 titik pengelolaan parkir yang diwajibkan setor Rp100.000 perbulan per titik.

- Sewa toko bagian depan (225 toko) dengan tarif salar Rp3.000 perhari dan sewa Rp198.000 per bulan.

- Los/hamparan (98 unit) dengan tarif salar Rp2.000 perhari dan sewa Rp126.000 per bulan.

- Warung kuliner (12 unit) membayar sewa Rp120.000 per bulan.

Ditambah lagi Pasar Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang memiliki 13 lokasi parkir dengan setoran Rp50.000 per titik perhari,

- Biaya listrik Rp15.000 per bulan untuk toko dan warung kuliner.

Dan baru-baru ini diketahui ada sebanyak 516 pedagang pasar mulya asri

Diantaranya 145 pedagang hamparan yang membayar salar Rp2.000 dan 371 pedagang toko membayar salar Rp3.000 per hari.

- Tarif WC Rp2.000 per orang.

- 10 warung kuliner membayar sewa Rp120.000 per bulan.

Sementara untuk Pasar Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki Pedagang hamparan (90 unit) salar pasar Rp2.000 per hari.

- Toko (80 unit) salar pasar Rp3.000 per hari.

- Retribusi parkir ditetapkan Rp4.000.000 per bulan.

Jika diakumulasikan dari ketiga pasar, potensi PAD dari salar pasar, parkir, dan sewa toko mencapai angka fantastis:

- Pasar Daya Murni:

- Sewa Toko Depan: Rp534.600.000

- Sewa Los/Hamparan: Rp148.176.000

- Salar Toko Depan: Rp243.000.000

- Salar Los/Hamparan: Rp70.560.000

- Parkir: Rp30.000.000

- Sewa Warung Kuliner: Rp17.280.000

- Pasar Panaragan Jaya:

- Salar Toko: Rp86.400.000

- Salar Hamparan: Rp64.800.000

- Retribusi Parkir: Rp48.000.000

- Pasar Mulya Asri:

- Salar Toko: Rp400.680.000

- Salar Hamparan: Rp104.400.000

- Parkir: Rp234.000.000

- Sewa Warung Kuliner: Rp14.000.000

- Listrik Warung Kuliner: Rp1.800.000

Dari data diatas yang berhasil dihimpun awak media terdapat sejumlah kejanggalan yang berpotensi penyimpangan dari hasil penarikan retribusi salar dan parkir di Tiga Pasar kelurahan hingga Ratusan Juta Rupiah yang disinyalir menjadi kebocoran PAD Kabupaten Tulang bawang barat pada tahun 2024-2025.

Data ini sangat kontras dengan penjelasan Jony Andri, Kepala UPTD Pasar pada Diskoperindag Tubaba. Menurut Jony, setoran retribusi parkir dari ketiga pasar per tahun hanya Rp260.000.000. Secara rinci, Pasar Daya Murni disebut hanya menyetor Rp5.175.000 per bulan (25 titik parkir), Pasar Mulya Asri Rp12.500.000 per bulan, dan Pasar Panaragan Jaya Rp4.000.000 per bulan.

Ketika dikonfirmasi mengenai retribusi salar, Jony berdalih bahwa PAD tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp1,1 miliar. Namun, ia mengaku tidak memiliki data jumlah pedagang yang ditarik salar dari masing-masing pasar kelurahan. "Kalau untuk data jumlah pedagang itu kita tidak ada, karena setiap harinya tidak tentu yang berdagang, terkadang hari ini dagang besok tidak dan memang dari dulu tidak ada," kilahnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan agar pedagang memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Jony juga menjelaskan bahwa mekanisme penarikan retribusi salar pasar bervariasi, ada yang Rp2.000 dan Rp3.000 per hari. Namun, keanehan muncul karena karcis yang beredar di pedagang pasar hanya tertulis nominal Rp2.000 per hari.

Situasi ini semakin diperparah dengan belum adanya Peraturan Bupati tahun 2025 yang seharusnya menjadi dasar petunjuk teknis di lapangan. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan pertanyaan besar dan semakin memperkuat dugaan adanya "permainan" dalam pengelolaan retribusi di tiga pasar kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah. (*)