LAPORAN : Dugaan Markup Dana Desa dan BUMDes Pekon Taman Sari Pugung Menggantung, Kinerja Inspektorat Tanggamus Dikritik

TANGGAMUS – Isu terkait dugaan praktik markup atau pembengkakan harga dalam pengelolaan Dana Desa maupun pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Taman Sari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, untuk periode tahun anggaran 2024 hingga 2025 hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat, sabtu, 11/04/2026.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian hukum maupun kejelasan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Kasus yang sebelumnya mencuat dan menjadi sorotan publik karena adanya indikasi ketidaksesuaian yang mencolok antara nilai anggaran yang tercatat dalam dokumen administrasi dengan realisasi fisik di lapangan maupun nilai riil barang dan jasa, hingga kini belum membuahkan hasil yang konklusif dan tegas.

Masyarakat serta berbagai elemen pemangku kepentingan di daerah tersebut masih menunggu transparansi dan tindak lanjut yang nyata dari pihak berwenang. Ketidakpastian ini tentu menimbulkan kegelisahan dan spekulasi di tengah publik, mengingat dana yang dikelola merupakan uang negara yang bersumber dari APBN maupun APBD yang seharusnya digunakan secara tepat guna, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat desa serta pembangunan infrastruktur yang maksimal.

Kinerja Inspektorat Menjadi Sorotan Tajam

Akibat belum adanya penyelesaian yang jelas dan kepastian hukum dari kasus ini, sorotan dan kritik tajam kini beralih serta mengerucut kepada kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebagai instansi yang memiliki wewenang dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas, ketegasan, dan profesionalisme lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inspektorat dinilai lambat dan bertele-tele dalam memberikan hasil pemeriksaan, sehingga kasus dugaan penyimpangan keuangan ini terkesan menggantung tanpa ada ujung kepastian yang jelas.

Fungsi pengawasan (controlling) dan pemeriksaan (audit) yang seharusnya berjalan cepat, profesional, dan tegas untuk menjawab segala dugaan penyimpangan dinilai belum berjalan maksimal. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait apakah ada kendala teknis maupun non-teknis tertentu dalam proses pemeriksaan, atau justru adanya kelambanan yang membuat kasus ini tidak kunjung selesai dan tidak ada keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang jelas dan memuaskan dari pihak Inspektorat Tanggamus maupun pihak terkait lainnya yang dapat memberikan jawaban pasti mengenai nasib pengelolaan dana tersebut serta status hukum bagi pihak-pihak yang diduga terlibat. Masyarakat luas berharap agar segera ada langkah konkret dan penyelesaian yang transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta keadilan bagi seluruh rakyat.

(Hayat)