Berbulan-bulan Laporan Dugaan Penyimpangan Tak Ditindaklanjuti, Kinerja Inspektorat Tanggamus Dipertanyakan, Publik Desak Bupati Ambil Langkah Tegas

TANGGAMUS -- Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus kini menjadi sorotan tajam publik setelah terungkap banyak laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang masuk berbulan-bulan lamanya namun sama sekali belum ditindaklanjuti. Pihak Inspektorat beralasan penundaan ini disebabkan oleh tingginya jumlah laporan yang masuk serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki lembaga pengawas internal pemerintah daerah tersebut, Kamis, 25 Juni 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, laporan-laporan yang menumpuk itu mencakup berbagai dugaan pelanggaran serius, antara lain penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), ketidakwajaran pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelanggaran dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan daerah.

Masih banyak lagi laporan lain dengan potensi kerugian keuangan negara yang tidak sedikit, namun hingga kini belum ada kejelasan atau tindakan pemeriksaan lanjutan dari pihak berwenang.

Alasan yang dikemukakan Inspektorat tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat dan elemen publik. Banyak pihak menilai alasan itu hanya sebagai pembenaran atas ketidakmampuan bekerja dan lemahnya kinerja lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan.

Sebagai instansi yang bertugas memastikan seluruh pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, masyarakat mempertanyakan fungsi dan efektivitas Inspektorat jika laporan yang menyangkut kepentingan publik justru dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian.

Menanggapi kondisi yang semakin meresahkan ini, publik secara tegas mendesak Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.

Masyarakat meminta Bupati segera memanggil Kepala Inspektorat guna meminta pertanggungjawaban resmi terkait penanganan laporan yang lambat dan tidak tuntas tersebut. Bahkan, jika dianggap perlu, publik mendesak dilakukan perombakan menyeluruh terhadap struktur dan personel di lingkungan Inspektorat.

Langkah tegas ini dinilai mutlak diperlukan agar ke depannya Inspektorat Tanggamus dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan berani menindak setiap bentuk penyimpangan.

Masyarakat berharap dengan adanya perbaikan mendasar, lembaga ini bisa kembali menjalankan fungsinya dengan benar, memulihkan kepercayaan publik, serta menjamin akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus demi kepentingan bersama, tutupnya.

(RED)