Dugaan Penyimpangan Pembangunan Labkesda Pringsewu Tahun 2025: Anggaran 11 Miliar Lebih Kembali Menjadi Perbincangan Publik

PRINGSEWU --- Isu dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2025 kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang menelan anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar tersebut dinilai menyimpan banyak kejanggalan, sehingga memicu kecurigaan kuat adanya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, minggu 9 agustus 2026.

Besarnya nilai anggaran yang fantastis ternyata tidak diimbangi dengan hasil pembangunan yang memadai. Berdasarkan pantauan di lapangan, kualitas dan kuantitas bangunan yang terlihat jauh dari layak untuk nilai dana yang dikeluarkan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana sesungguhnya mengalirnya dana sebesar Rp11 miliar lebih tersebut? Apa saja yang telah dibangun dan apa bukti pertanggungjawabannya?

Pantauan awak media juga mencatat bahwa dugaan penyimpangan ini bukan baru pertama kali diangkat. Sebelumnya, dua LSM telah secara resmi melayangkan laporan dugaan penyimpangan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Bahkan, masyarakat dan elemen masyarakat sipil sempat menggelar aksi unjuk rasa agar pihak berwenang segera memeriksa dan mengusut tuntas kasus ini.

Namun ironisnya, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, belum ada kejelasan apa pun terkait hasil audit maupun pemeriksaan yang dijanjikan. Masyarakat justru dibiarkan menunggu tanpa informasi resmi, seolah-olah laporan yang telah disampaikan terabaikan begitu saja. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran atau perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan tersebut.

Masyarakat Kabupaten Pringsewu pun semakin bertanya-tanya: mengapa kasus yang sudah dilaporkan dan didesak untuk segera diproses justru terhenti di tengah jalan? Apakah ada pihak yang menghalangi proses hukum? Di mana letak keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat?

Publik menuntut agar Kejati Lampung beserta aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan dan membuka informasi terkait perkembangan pemeriksaan laporan dugaan penyimpangan pembangunan Labkesda tersebut. Proses hukum harus berjalan transparan, siapa pun yang terbukti bersalah wajib diproses sesuai aturan dan kerugian negara wajib dikembalikan. Rakyat tidak akan diam saja jika dugaan penyimpangan ini dibiarkan menguap tanpa kejelasan hingga selamanya

{Red}