DPD ASWIN Lampung Minta Dinas Sosial Kota Metro Tidak Setengah Hati dalam Menyalurkan Bantuan Sosial

Metro, Lampung — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Provinsi Lampung menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah temuan dan laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial, khususnya bantuan beras untuk warga kurang mampu di wilayah Kota Metro.

Ketua DPD ASWIN Provinsi Lampung, Yudha Saputra, meminta Dinas Sosial Kota Metro agar tidak bersikap setengah hati dalam menjalankan program tersebut, terlebih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat rentan.

> “Kami banyak menerima laporan warga yang tahun lalu menerima bantuan, tapi tahun ini tidak. Sayangnya, mereka tidak diberi penjelasan mengapa tidak lagi masuk dalam daftar penerima,” ujar Yudha saat memberikan keterangan pers di Metro, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Yudha, penyaluran bantuan beras dari pemerintah melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan oleh Perum BULOG, sangat bergantung pada validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun ia menilai, Dinas Sosial Kota Metro belum maksimal dalam memperbarui dan memverifikasi data tersebut secara transparan dan akuntabel.

> “DTKS bukan data mati. Harus diverifikasi berkala. Jika ada warga kurang mampu yang tidak masuk, maka itu bentuk kelalaian atau ketidaktelitian yang berdampak serius terhadap hak masyarakat,” tegas Yudha.

ASWIN menyoroti pula pentingnya pelibatan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Jangan sampai ada praktik pilih kasih atau titipan nama yang tak sesuai kriteria.

> “Kami meminta Dinas Sosial Metro membuka ruang pengaduan publik yang nyata. Jika ditemukan pelanggaran, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan bantuan, harus ada sanksi hukum yang tegas,” lanjutnya.

Sebagai organisasi pers, DPD ASWIN Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan publik, memastikan hak warga tersalurkan, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah.

> “Ini bukan hanya soal bantuan beras. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab moral negara kepada rakyatnya. Jangan abaikan jeritan warga kecil,” tutup Yudha.