Buruh Jakarta Bersiap Turun Jalan 1 Mei, Tuntut Keadilan Upah

Baca Juga

 

JAKARTA(viralpetang.net) – Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Jakarta menggelar konsolidasi bersama pengurus komisariat dari 18 perusahaan di Kantor KSBI, Jalan Cipinang Raya, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

Pertemuan yang dikemas dalam suasana halal bihalal tersebut sekaligus menjadi langkah awal mempersiapkan aksi besar buruh yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Ketua DPC FSB NIKEUBA Jakarta, Bambang.SY, menyatakan bahwa pihaknya mulai menghimpun kekuatan massa serta merumuskan tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sebanyak 101 buruh telah terdata akan ikut serta, dan jumlahnya diprediksi terus meningkat hingga hari pelaksanaan.

Menurutnya, aksi ini menjadi sarana bagi buruh untuk menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih belum mendapat penyelesaian konkret.

Isu yang akan diangkat dalam aksi tersebut meliputi dugaan pemotongan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR), pelanggaran hak normatif pekerja, serta masih ditemukannya buruh dengan penghasilan di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah sektoral.

Selain itu, persoalan jaminan sosial juga menjadi sorotan, mengingat masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS.

“Tanpa perlindungan dasar dan upah yang layak, kesejahteraan buruh sulit terwujud,” ujar Bambang.

Ia juga menyoroti praktik magang berkepanjangan yang dinilai merugikan pekerja, karena tidak diiringi dengan hak yang setara meskipun beban kerja tinggi.

Bambang mencontohkan peristiwa di kawasan Cakung, di mana seorang pekerja magang meninggal dunia akibat kecelakaan saat pulang kerja. Dalam kasus tersebut, korban tidak mendapatkan perlindungan BPJS dan minim tanggung jawab dari perusahaan.

FSB NIKEUBA menilai momentum May Day 2026 harus dimanfaatkan untuk mendorong pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi buruh. Salah satu tuntutan utama adalah pembukaan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna menentukan kebijakan upah yang lebih adil.

Ia menambahkan, apabila perusahaan belum mampu memenuhi standar UMP, maka diperlukan keterbukaan serta kesepakatan bersama melalui skema kenaikan upah bertahap.

Skema tersebut sebelumnya pernah diterapkan di kawasan industri Pulogadung, dengan kenaikan upah secara berkala hingga mendekati standar pemerintah.

FSB NIKEUBA Jakarta memastikan akan terus mengawal isu-isu tersebut dan membawanya dalam aksi May Day 2026 di Monas, dengan harapan pemerintah segera mengambil langkah nyata demi meningkatkan kesejahteraan buruh, khususnya di Jakarta.(*)