ANGGARAN TAGIHAN LISTRIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025–2026 CAPAI LEBIH RP17 MILIAR, PUBLIK MULAI MEMPERTANYAKAN KEWAJARAN DAN TRANSPARANSINYA

Baca Juga

PRINGSEWU --- Anggaran pembayaran tagihan listrik yang dialokasikan  Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk periode tahun 2025-2026 menjadi sorotan tajam masyarakat. Alokasi dana yang mencapai angka fantastis ini memicu berbagai pertanyaan terkait penggunaan keuangan daerah, apakah sudah sesuai kebutuhan nyata atau justru mengarah pada pemborosan anggaran, Sabtu 18 Juli 2026.

Berdasarkan data yang diterima awak media, anggaran pembayaran tagihan listrik Dishub Pringsewu untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan mencapai lebih dari Rp9 miliar. Sementara itu, alokasi yang disiapkan untuk tahun anggaran 2026 pun tidak kalah besar, yaitu menembus angka lebih dari Rp8 miliar. Jika kedua besaran tersebut digabungkan, total anggaran yang disiapkan khusus untuk membayar tagihan listrik dinas ini dalam kurun waktu dua tahun saja mencapai lebih dari Rp17 miliar.

Angka yang terbilang sangat besar ini sontak menjadi pembahasan hangat di berbagai kalangan masyarakat Pringsewu. Banyak warga yang menyayangkan besaran anggaran tersebut, mengingat masih banyak kebutuhan mendesak lainnya di daerah yang belum terpenuhi secara maksimal, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan pendidikan, hingga akses kesehatan bagi masyarakat pringsewu. 

Kami sangat terkejut mengetahui anggaran listrik satu dinas saja bisa mencapai belasan miliar dalam dua tahun. Padahal di sekitar kita masih banyak jalan yang rusak, fasilitas umum yang kurang memadai, dan bantuan yang belum merata sampai ke masyarakat. Apakah pemakaian listriknya sampai sebesar itu? Atau ada hal lain yang tidak kami ketahui?” ujar salah satu warga Pringsewu yang enggan disebutkan namanya.

Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan organisasi kemasyarakatan LSM trinusa dan pengamat kebijakan daerah. Mereka meminta penjelasan rinci dari pihak Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait rincian penggunaan anggaran tersebut. Mulai dari fasilitas apa saja yang menjadi objek pembayaran tagihan listrik, jumlah titik pemakaian, jenis peralatan yang digunakan, hingga perbandingan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat juga mempertanyakan efisiensi pengelolaan energi di lingkungan instansi tersebut. Apakah sudah ada upaya penghematan seperti penggunaan peralatan hemat energi, pengaturan jam operasional yang tepat, serta pengawasan ketat terhadap pemakaian yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas? Tanpa adanya penjelasan yang terbuka dan rinci, masyarakat berhak menduga adanya potensi pemborosan maupun penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi secara langsung maupun via telpon kami meminta pernyataan resmi terkait besaran anggaran tersebut. Sejumlah pihak berharap instansi terkait segera merespons keresahan masyarakat secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran agar tidak terjadi pengalokasian dana yang tidak wajar, serta langkah-langkah nyata untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah dapat dipantau dan diketahui penggunaannya oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakar kabupaten pringsewu.

(Hayat)