Menjawab Sorotan Dugaan Penyimpangan ADD dan BUMDes Pekon Taman Sari 2024–2025, Inspektorat Pastikan Tim Audit Turun Melakukan Pemeriksaan Menyeluruh Bulan Ini

TANGGAMUS, PUGUNG --- Isu mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Taman Sari, Kecamatan Pugung, untuk periode tahun anggaran 2024 hingga 2025, terus menjadi sorotan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pihak Inspektorat memberikan kepastian akan segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan yang komprehensif,Minggu 19 Juli 2026.

Saat dikonfirmasi awak media ini melalui via telpon dan Whatsap, Sekretaris Dinas (Sekdis) Inspektorat memberikan penjelasan terkait jadwal penanganan yang sempat tertunda.

Maap bang, pemeriksaan agak terlambat karena banyaknya laporan yang masuk ke instansi kami dalam waktu berdekatan. Oleh sebab itu, kami jadwalkan seluruh pengecekan sesuai urutan masuknya laporan agar tertib dan terukur," ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak akan mengabaikan laporan yang berkembang di masyarakat.

Tapi saya pastikan akan kami periksa secara mendalam dan menyeluruh terkait laporan dugaan penyimpangan anggaran di Pekon Taman Sari tersebut. Mungkin kalau tidak ada halangan yang berarti, di bulan ini tim kami akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan audit secara lengkap," tegas Sekdis Inspektorat.

Pemeriksaan yang direncanakan ini akan mencakup penelaahan seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran ADD, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, administrasi, dan keuangan BUMDes Pekon Taman Sari selama tahun berjalan.

Langkah ini diambil guna mengungkap fakta yang sebenarnya, menjamin akuntabilitas pengelolaan dana publik, serta memberikan kejelasan transparan kepada masyarakat luas.

Inspektorat berkomitmen menyelesaikan proses ini dengan objektif dan profesional, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan utama bagi pengambilan keputusan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tutupnya.

(Hayat)